Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur

Judul	:	Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur
Penulis	:	Hendro Subroto
Penerbit	:	Pustaka Sinar Harapan
Tahun Cetak	:	1997
Halaman	:	250
ISBN	:	979-416-420-8
Harga	:	Rp. 200.000
Status	:	Ada

Di dalam 5 tahun terakhir ini masalah Timor Timur bermunculan di harian-harian di berbagai negara yang umumnya kurang menguntungkan bagi Indonesia. Masalah-masalah yang ditonjolkan secara negatif tersebut menggunakan isu apa saja yang ada saat itu, mulai dari integrasi, operasi militer, demokrasi, hak azasi sampai masalah eksplorasi “ Timor gap” bersama Australia tidak lepas dari pantuan.

Sumber isu-isu negatif tersebut di atas tidak sukar untuk dilacak, karena ternyata negara yang itu-itu saja yang selalu memulai timbulnya dan selanjutnya mengembangkannya, selanjutnya isu-isu itu pada saat ini terlalu menjurus kepada aksi-aksi yang dikoordinasikan secara baik dengan tujuan yang sangat terang untuk dilihat yaitu, meniadakan istilah integrasi dan menggantikan dengan status yang lain dari status Wilayah Timor Timur (Timtim) kini, yang tentunya nanti akan memungkinkan oknum-oknum yang sekarang berdiam di luar negeri yang sebelumnya merupakan pencetus perang saudara pada bulan Agustus – November 1975, dan kemudian menjadi pelaku gerakan anti Indonesia untuk kembali ke Dili sebagai “orang-orang terhormat”.

Buku ini menjadi lebih penting lagi untuk digunakan sebagai sumber pendalaman masalah integrasi, karena generasi ’45 yang berperan saat itu telah diganti oleh generasi berikutnya. Saat-saat proses seperti itu merupakan saat rawan bagi kegiatan disinformasi terkoordir dari pihak-pihak yang menolak keberhasilan proses integrasi.

Kita harus tetap ingat kepada cara indoktrinisasi badan propaganda Jerman Nazi pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II yang mengatakan, “Kalau tembok yang berwarna putih itu secara terus menerus disebutkan  sebagai merah, maka lama-lama orang akan mengakui bahwa tembok itu betul berwarna merah.”

Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi sumber yang dapat mencegah timbulnya pendapat rakyat Indonesia yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat saat penerimaan integrasi Timor Timur dari perwakilan-perwakilan rakyat daerah itu yang resminya terjadi pada tahun 1976.